Wayan Sudane, Ketua Koperasi Sinergi Nusantara (KSN) Singaraja, Bali, menjelaskan pihaknya menggandeng wirausahawan lokal untuk lebih mengoptimalkan pelayanan koperasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

”Melalui pola ini kami mengharapkan mereka bisa menularkan keberhasilannya kepada calon wirausahawan muda lainnya di Bali secara umum,” ujarnya kepada Bisnis, Senin, 16 Januari 2012.

Adapun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat yang menjadi fokus utama KSN Singaraja di sektor riil di antaranya peternakan, pertanian hingga properti, dan paling potensial menghasilkan nilai tambah.

KSN pada awal 2012 melebarkan bisnisnya ke Dusun Bale Agung, Desa Kerobokan, Singaraja Bali, karena potensi ekonomi dan kewirausahaan diwilayah itu masih luas untuk diberdayakan.

Oleh karena itu ke depan KSN Singaraja akan lebih fokus pada layanan unit simpan pinjam, termasuk melalui Program Pembiayaan Mitra Binaan Nusantara (PNBM).

Fokus ini dilakukan seiring program pemerintah mengembangkan koperasi dan kewirausahaan di seluruh Indonesia. Saat ini program PMBN KSN menjadi progam unggulan masyarakat pedesaan yang memiliki potensi besar namun kesulitan permodalan.

Sebagai langkah awal, KSN bermitra dengan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) menyalurkan dana pembiayan modal usaha. Mulai Desember 2010 PMBN KSN berhasil menyalurkan pembiayaan kepada sembilan kelompok usaha di empat kabupaten dan provinsi, a.l. Lampung, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.(bas)

Pembiayaan yang diberikan bervariasi mulai Rp1 juta hingga Rp10 juta (skala mikro) di bidang usaha peternakan, perkebunan, perdagang hingga jasa bengkel. Sedangkan total modal yang digulirkan mencapai Rp40 juta.

Hingga Desember 2011, KSN telah menggulirkan Rp100 juta untuk modal kerja, dan tingkat kegagalan pengembalian atau non performing loan (NPL) dibawah 1%. Jumlah usaha binaannya sebanyak 20 mitra.(bas)

Sumber: Bisnis Indonesia

http://www.bisnis.com/articles/koperasi-sinergi-nusantara-jakarta-gandeng-wirausahawan-singaraja-2

Ketua KSN Tingkat Nasional Induk Singaraja Wayan Sudane kepada ANTARA di Denpasar, Minggu mengatakan, pihaknya menilai potensi ekonomi dan wirausaha di Bali khususnya di Dusun Bale Agung, Buleleng, masih cukup luas dan dapat diberdayakan dengan lebih baik lagi.

Ia mengatakan, pihaknya akan lebih fokus dalam melayani anggota dan program Pembiayaan Mitra Binaan Nusantara (PMBN). Guna memaksimalkan fungsi pembinaan usaha, KSN Singaraja menggandeng wirausahawan lokal sebagai mitra dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan, untuk langkah awal KSN bermitra dengan Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) untuk menyalurkan dana pembiayan modal usaha. Mulai Desember 2010 PMBN KSN telah berhasil menyalurkan pembiayaan kesembilan kelompok usaha di empat Kabupaten dan provinsi, antara lain Lampung, Sulawesi Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

Hingga Desember 2011 KSN Nasional telah menggulirkan Rp100 juta untuk modal kerja dengan NPL dibawah satu persen, jumlah usaha binaan 20 mitra usaha.

Sementara Ketua Umum Peradah Indonesia (Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia) Komang Adi Setiawan mengatakan, pihaknya sebagai penggagas lahirnya KSN akan terus mendorong para pemuda untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan anggota.

“Melalui KSN kami ingin mewujudkan pemuda yang memiliki kemandirian dengan harapan mampu memperoleh kesejahteraan,” katanya.

Ia menambahkan, di tahun 2012 ini KSN Nasional selain melakukan kemitraan dengan para wirausaha lokal, KSN akan menggandeng juga beberapa perusahaan BUMN sebagai mitra dalam penyaluran dana PKBL dan dana CSR BUMN yang dikelola dalam bentuk dana pendampingan usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh jaringa KSN Nasional melalui jaringan Peradah yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.(I020/T007)

Sumber: Antara Bali

http://bali.antaranews.com/berita/17861/ksn-perluas-bisnis-hingga-ke-dusun

Seleksi dimulai dari kelengkapan isian dokumen, survey lapangan yang dilakukan di Pringsewu, Lampung bersama DPK Peradah Pringsewu dan DPP Peradah Lampung pada 24 September 2011. Selanjutnya dilakukan survey sekaligus kunjungan ke kantor DPN Peradah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan tanggal 07 Oktober 2011. Adapun program Peradah yang mendukung pencapaian target MDGs adalah program Pembiayaan Mitra Binaan Nusantara (PMBN) dibawah supervisi Koperasi Sinergi Nusantara (KSN).

Terakhir, setelah melalui tahapan tersebut, Peradah masuk dalam finalis bersama IPM, dan BEM Kedokteran Universitas Brawijaya. Ketiga finalis melakukan presentasi program akhir pada tanggal 09 November 2011 di Hotel Pita Giri, Jakarta Barat.

Indonesia pun telah menetapkan beberapa indikator dan target capaian untuk mensukseskan MDGs tersebut. Salah satu isu yang masih terus dihadapi adalah kemiskinan masyarakat Indonesia ditengah pembangunan yang gencar dilakukan. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin), pada 2008, angka kemiskinan nasional adalah 15,4%, atau terdapat hampir 35 juta penduduk
miskin. Selanjutnya pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin atau 13,33 persen (Kompas, 20 September 2010).

Bila dilihat ambang batas tersebut, sampai 2010, kemiskinan turun tidak lebih dari 1 persen. Pencapaian tersebut tidak begitu signifikan kendati mengalami trend penurunan. Hal ini belum cukup membuat kita optimis bila target yang hendak dicapai pada tahun 2015 (empat tahun kedepan) telah dipatok pada angka 7,5 persen berdasarkan setengah dari angka kemiskinan tahun 1990 yaitu 15,1 persen.

Menurut data BPS per Maret 2011, jumlah orang miskin sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yaitu sebesar 13,33 persen, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1 juta orang. Harapannya, setiap tahun terjadi penurunan bukan sebatas angka-angka fantantis yang disajikan, namun implementasi di daerah-daerah dan pembangunan nyata sektor riil di masyarakat.

Target 2015 untuk mencapai 7,5 persen orang miskin atau bahkan mencapai masyarakat yang sejahtera tentu bukan perkara mudah. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Mei 2011 lalu.

MP3EI dikembangkan melalui delapan program utama, antara lain: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Lantas, apakah melalui program yang direncanakan mampu mengundang investasi senilai Rp 4.000 triliun tersebut mampu bersinergi untuk mengentaskan atau minimal menurukan kemiskinan sebagaimana target MDGs di Indonesia?

Dalam UUD 1945 Pasal 34 sudah jelas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya, Negara (pemerintah) memiliki peran vital dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang masih dialami rakyatnya. Pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab dengan merealisasikan program-program pemberdayaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kalau membaca data hasil Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Angka tersebut  turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

Kondisi tersebut tentu saja masih ditambahkan dengan berbagai fasilitas umum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tidak terpenuhi, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas  pemerintah bagi masyarakat yang tidak memadai.

Tidak Tepat CSR masuk RUU Fakir Miskin
Saat ini, DPR RI khususnya komisi VIII yang menangani  bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana serta badan amil zakat sedang membahas RUU Fakir Miskin. RUU tersebut diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan kemiskinan di negeri ini. Namun melihat kinerja para wakil rakyat di DPR tersebut rasanya kita boleh fesimis. Misalnya saja, dalam kunjungan studi banding yang kurang menyentuh substansi dari apa yang sedang di bahas.

Hal lainnya yang sangat aneh adalah rencana dimasukannya kewajiban sosial perusahaan kedalam RUU tersebut. Kewajiban yang dimaksud adalah corporate social responsibility atau CSR. Alasan yang mendasari Komisi VIII DPR RI adalah potensi dana CSR yang cukup besar namun penyalurannya tidak terkoordinasi sehingga bantuan perusahaan tersebut sering tak terlihat. Harapannya, dengan dihimpun dan dikoordinasikannya dana CSR, penyaluran lebih tepat sasaran.

Tentu saja memasukan CSR ke dalam UU khususnya fakir miskin semakin menjauhkan esensi dari CSR itu sendiri. Apalagi telah dicantumkannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam UU PT nomor 40 tahun 2007 yang hingga saat ini masih belum jelas seperti apa pelaksanaannya.

Kendati belum ada definisi tunggal, namun definisi dari World Business Council for Sustainable Development dapat dijadikan acuan; “... the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large.” (World Business Council for Sustainable Development, 2000).

Dari definisi tersebut, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk menjalankan bisnis  beretika yang mendukung keberlanjutan usaha bersama karyawan, masyarakat, dan mendukung kelestarian alam sekitar. Artinya, CSR bukanlah semata-mata uang maupun dana sumbangan yang bersifat kedermawanan. CSR merupakan strategi bisnis untuk mencapai keberlanjutan.

Tanpa diatur dalam sebuah regulasi pun, bila perusahaan ingin survive dalam usahanya harus memperhatikan komunitas lokal sebagai mitra sekaligus licence to operate. Bahkan dapat dikembangkan menjadi mitra sekaligus pemasok bahan baku dalam model kemitraan dalam industri manufaktur misalnya. Bila perusahaan melakukan pelanggaran ataupun tidak memperhatikan masyarakat sekitar, tentu akan sangat sulit mencapai keberlanjutan usaha, alih-alih mencapai image positif, justru perusahaan akan mendapat ‘hukuman’ dari masyarakat karena tidak ada kemitraan yang saling menguntungkan.

Memasukan kewajiban CSR  kedalam regulasi dengan alasan untuk menghimpun dana sosial perusahaan akan menjadi peluang korupsi, bahkan benturan dengan kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan. Seharusnya pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan kewajiban CSR berdasarkan standard-standard internasional terkait CSR seperti GRI, ISO26000 dan masih banyak lagi. #