Target MDGs Jauh dari Harapan?
Oleh Misriadi

Senin, 14 November 2011
Tahun ini, tujuan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) telah memasuki tahun ke-11. Ini berarti tenggat MDGs tinggal tersisa empat tahun lagi. Kemampuan Indonesia untuk merealisasikan target MDGs pun sangat diragukan. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia tak mungkin mencapai 8 target MDGs. Data menunjukkan, hingga sebelas tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur pada target tertentu.

Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia. Demikian pula dengan capaian MDGs dalam hal pencegahan penyebaran HIV/AIDS belum menunjukkan hasil berarti. Alih-alih mencegah, kian tahun jumlah penderita HIV/AIDS justru terus meningkat.

Kemiskinan dan kelaparan sebagai penderitaan tertua terus menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini. Jumlah penduduk miskin di negeri ini tak bergeser dari angka puluhan juta. Kelaparan pun masih nyata di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Belum lagi, soal pelestarian lingkungan hidup yang tak kalah parahnya. Saat ini hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum dan hanya 51,19% (akses sanitasi layak).

MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT Milenium PBB, September 2000 dengan penandatanganan Deklarasi MDGs. Ketika MDGs dikampanyekan sebagai jalan untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan penduduk dunia, maka di posisi setengah perjalanan program ini, beberapa target yang disepakati bersama dalam deklarasi MDGs hampir keseluruhan jauh dari harapan. Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, posisi Indonesia kian anjlok.

Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina.

Klaim pemerintah bahwa pencapaian MDGs sudah on the track hanya mengacu pada angka statistik. Di sisi lain, perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan Wakil Presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi yaitu 228 kematian per 100.000 kelahiran. Sulit mencapai angka 102 kematian per 100.000 kelahiran.

Di sektor lingkungan hidup, dalam satu menit per harinya, Indonesia kehilangan luas hutan 12 kali lapangan sepak bola. Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Tidak sampai separo orang Indonesia bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs.

Alasan keterbatasan anggaran dari APBN dalam upaya pencapaian delapan tujuan MDGs tidak masuk akal. Perspektif MDGs sebatas proyek dari luar negerilah yang membuat pemerintah seakan terus mengeluh keterbatasan anggaran. Dalam APBN, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan. Sayangnya, APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstream. Hanya terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan.

Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik hanya pendapatan 1,24 dolar AS per hari. Ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lingkungan bersih juga harus dibuat. Pemerintah didesak untuk menjadikan APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret.

Di bidang pendidikan ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95%, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keaksaraan. Pencapaian janganlah sekadar kuantitas tapi harus fokus pada kualitas.

Pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs? Untuk mencapainya, perlu program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor. Indonesia diragukan bisa mencapai MDGs mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas, dan lilitan kemiskinan sangat mempengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak, sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut.

Keraguan pencapaian target MDGs, terutama karena inisiatif yang dibangun oleh negara maju bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Di samping itu, proyek MDGs menggunakan pendekatan top down yang melupakan akar dari ketidakadilan yang sebenarnya. Hampir semua negara miskin di dunia adalah bekas jajahan yang kekayaan alamnya pernah dihisap habis-habisan oleh negara penjajah hingga negara induk berjaya dan negara bekas jajahan tertinggal.

Belum lagi, institusi Bretton Wood seperti World Bank dan IMF juga merupakan penyumbang terbesar terjadinya ketimpangan antara negara maju dan negara miskin. Utang yang dikucurkan oleh lembaga multilateral semakin memperpuruk dalam jerat utang (debt trap) negara miskin. Dari setiap satu dolar hibah yang diberikan oleh lembaga multilateral ini, negara miskin harus mengembalikannya dua kali lipat berupa pembayaraan cicilan pokok dan bunga utang. Apalagi, resep generik IMF di negara pasiennya, semakin meruntuhkan sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, masihkah percaya pada MDGs? ***

Penulis adalah peneliti di Lembaga Studi Harmoni Indonesia,
alumnus National University Filipina.