“Kabar dugaan skandal asmara beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II rupanya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gerah. Malam ini (8/9), Presiden akan memberikan keterangan menanggapi isu panas itu,” tambah Emon menerangkan.

“Tapi itu hak Bapak Presiden untuk menanggapi isu yang menerpa pembantunya, supaya tidak jadi gosip jalanan,” bantah Mone. “Apalagi, itu masih gosip yang belum tentu kebenarannya. Takutnya, nanti jadi bola panas seperti skandal Century. Jadi bagus juga segera memberi tanggapan,kan!”

“Substansinya tentu saja beda,” potong Emon. “Disaat seluruh rakyat menantikan ketegasan dari pernyataan Presiden, justru tak ada tanggapan, dan selalu terlambat. Contohnya saja tanggapan terhadap kasus Century, Malaysia, dsb. Atau jangan-jangan, Bapak mau menanggapi yang ada sensasinya saja?”

“Seperti ditulis media online, ‘SBY Tanggapi Skandal Seks Menteri Malam Ini’ Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan, dugaan skandal asmara para menteri adalah salah satu isu yang paling banyak disorot publik. Usai berbuka puasa dan shalat Magrib, SBY akan memaparkan sikapnya terhadap hal itu,” ungkap Emon sembari menunjukan berita di laptopnya.

“Okelah kalau begitu! Kita lihat saja apa yang disampaikan Presiden malam nanti,” jawab Mone sembari membaca berita tersebut lebih lanjut. “Saya masih berharap Presiden bertindak cepat menanggapi berbagai permasalahan bangsa ini. Jujur saja, saya jadi tidak tegaan melihat Presiden dikritik rakyatnya, lebih-lebih dari TNI AU pun sudah menulis kritikan buat Bapak.”

“Selama dukungan dilakukan dalam koridor etika dan menjunjung demokrasi, sah-sah saja,” sambut Amir serius. “Yang menjadi masalah adalah dukungan dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip dan etika sebagai bangsa yang beradab. Tidak menutup kemungkinan suasana penuh damai di alam demokrasi ini berubah menjadi persaingan yang tidak lagi menjunjung tinggi etika dan moral bangsa.”

“Hal ini bisa saja terjadi ketika warga lupa akan jati diri bangsa yang penuh martabat dan menjunjung tinggi moral bangsa. Tapi kita memiliki keyakinan akan keberhasilan proses dan pesta demokrasi menuju kemajuan bangsa,” jelas Anto. “Sebagai warga, kita memiliki suatu kewajiban untuk turut mensukseskan pesta sebelum dan sesudahnya. Kenapa ? Salah satunya, momen ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan kita dalam menjalankan demokrasi. Pun citra bangsa yang berbudaya harus diperkuat dengan tahapan-tahapan demokrasi yang santun dan beretika.”

“Hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai warga negara, mensukseskan pesta demokrasi! Masalah satu putaran atau dua putaran, itu sangat ditentukan oleh proses dan strategi masing-masing calon untuk menggaet pemilih, warga negara. Yang jelas, kita harus mendukung yang terbaik bagi bangsa ini. Beda pikiran dan pilihan adalah sebuah konsekuensi dari demokrasi,” tandas Amir sembari bergegas pergi.

“Walaupun demikian, hiruk pikuk bisnis tak boleh dilupakan,” sambut Wati. “Geliat bisnis di tanah air juga harus terus diikuti apalagi bagi para usahawan dan para pekerja. Isu politik jangan sampai mengganggu pekerjaan dan rutinitas perekonomian. Serahkan saja politik kepada mereka yang haus akan kekuasaan dan mereka yang mengusung kalau tak mau dikatakan ‘menjual’ isu kesejahteraan masyarakat yang masih tergolong miskin!”

“Tak bisa begitu!”, bantah Anto. “Politik adalah proses untuk mensejahterakan masyarakat melalui kekuasaan dan kebijakan yang diberikan. “Sebagai warga negara, politik sudah menjadi proses dari sebuah sistem yang harus diikuti dan yang penting warga tidak boleh apatis terhadap politik. Bisnis akan lancar dan berjalan dengan baik bila stabilitas politik berjalan dengan baik pula. Jadi kedua hal ini saling terkait dan mendukung!”

“Masalahnya kemudian adalah para elit politik hingga kini belum mampu memberikan trust kepada warga. Berbagai retorika sudah membosankan warga negara sehingga banyak yang memilih untuk golput. Ini terjadi karena pemaknaan politik bagi para elit politik itu sendiri masih berorientasi pada kekuasaan dan sedikit yang berorientasi pada perjuangan kesejahteraan. Tak heran lantas banyak hiruk pikuk politik yang terjadi akhir-akhir ini justru membosankan warga,” terang Wati.

“Ya, sayangnya kita semua sering melupakan substansi dari proses berdemokrasi ini. Bisnis sebagai jantung dari perekonomian memang harus terus dijalankan. Pun politik sebagai proses dialektika pun harus terus dilakukan. Keduanya akan menjadi kekuatan dalam mencapai kesejahteraan warga. Kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha harus sejalan untuk memberikan kesejahteraan warga melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang pro kepada warga. Pun Politik harus dilakukan melalui cara-cara yang beretika dan untuk memberikan kesejahteraan warga. Kapan ini bisa diwujudkan ? Mari kita tunggu jawabnya esok hari,” jelas Anto.

“Hal ini wajar karena eforia masyarakat akan terbawa oleh situasi dan hiruk pikuk ini. Masyarakat memulai acang-acang hingga gerak bawah tanah sudah dilakukan. Ada yang masih malu-malu, ada yang berambisi, ada yang pasang iklan dulu menghiasi televisi kita. Pokoknya banyaklah cara-cara yang digunakan untuk pencitraan ini. Mungkin politik pencitraannya sedang diperkuat dengan menampilkan sosok yang sebaik mungkin,” sambut Made.

“Tidak itu saja, yang lebih gencar lagi adalah ‘safari’. Sang kandidat gencar untuk road show ke daerah-daerah guna menggalang dukungan. Berbagai program pun dilakukan. Melihat momen ini sang incumbent pun mulai mencari strategi baru untuk mencitrakan keunggulan program dan pemerintahannya. Ini seru sekali. Belum lagi sang bakal calon presiden dari golongan independen gencar melakukan uji materi undang-undang presiden yang baru disahkan,” ujar Putu.

“Ada yang menarik, berbagai partai memasang iklan untuk menggaet pemilih. Mulai dari jualan program sampai jualan citra diri atau sosok yang ditokohkan dipartai. Bahkan PKS – Partai Keadilan Sejahtera tidak tanggung-tanggung. Iklan PKS menampilkan tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa yang akhirnya menuai banyak kritik karena menampilkan sosok NU dan Muhammadiyah, sampai Soeharto. Belum selesai kontroversi itu, PKS kembali menggelar award yang diberikan kepada tokoh-tokoh muda bangsa. Begitu juga partai lainnya seperti PDIP dan demokrat mulai menghiasi halaman-halaman surat kabar!” papar Made serius.

“Ada baiknya  juga kita melihat peran internal umat Hindu. Walaupun tidak memiliki saluran politik berbasis agama dikancah nasional, suara umat Hindu tidak bisa dianggap enteng. Perlu adanya revitalisasi gerakan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia melalui berbagai saluran politik sebagai implementasi dharma negara,” sambut Putu. “Selama ini kita terlalu apatis membicarakan setiap adanya suksesi kepemimpinan, padahal ini adalah momen penting untuk turut membangun bangsa dan negara.”

“Maksudnya seperti apa?” kejar Made.

“Begini, untuk memperjuangkan hak-hak sipil kewarganegaraan tentu kita tidak bisa memperjuangkannya secara individu. Ini sangat lemah sekali. Untuk itu perlu adanya gerakan-gerakan organisasi massa dalam hal ini berbasis Hindu yang memiliki basis hingga akar rumput untuk aktif sebagai saluran aspirasi umat Hindu dikancah nasional. Selama ini ormas Hindu tidak begitu menonjol lantaran masih terbatasnya potensi baik financial maupun sumber daya manusianya,” papar Putu.

“Kalau begitu kita perlu melakukan revitalisasi atau reposisi gerakan ormas berbasis Hindu. Dan tentunya ini tidak terkait karena akan diselenggarakannya pesta demokrasi. Tapi ini rill kebutuhan kita sebagai civil society!” sambut Made. “Kita punya ormas Prajaniti, Peradah, KMHDI, WHDI, dan tentunya majelis tertinggi, Parisada. Namun kenapa saluran aspirasi itu tidak mengalami peningkatan dan percepatan. Kita stagnan! Bahkan sejak dilaksanakannya Pesamuhan Organisasi Hindu tahun 1999 dulu, dimana masing-masing organisasi Hindu melakukan reposisi gerakan dan revitalisasi semangat dimasing-masing internal organisasinya, hingga sekarang belum ada lagi gerakan revitalisasi kembali.”

“Lantas dalam konteks kenegaraan, peran-peran ormas inilah yang harus dioptimalkan. Tidak saja dalam kaderisasi tapi peran-peran vital bisa dicapai. Lantas apa yang harus dilakukan, reposisi gerakan atau revitalisasi gerakan organisasi,” tanya Putu.

“Ini yang sulit, karena masing-masing ormas tadi memiliki karakteristik berbeda,” jawab Made. Tapi secara umum revitalisasi semangat gerakan itu harus dilakukan diinternal organisasi. Jika tidak, kita tidak bisa berharap banyak karena akan terjadi konflik kepentingan. Ya, revitalisasi gerakan ini penting sebagai ‘charger’ terhadap semangat yang redup!”

“Jiwa kepahlawanan para tokoh bangsa kini dirasakan melemah. Perilaku mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat mencengkeram para tokoh panutan yang sepatutnya member teladan nilai kepahlawanan,” timpal Jhon sembari membaca Kompas, Senin 10 November. “Ini jelas bisa dilihat dari tokoh bangsa yang sangat sulit sekali untuk dijadikan panutran. Ada yang sudah layak menjadi panutan anak bangsa, koq malah berubah haluan sehingga tak layak lagi jadi panutan,” sambung Jhon.

“Kondisi dan realitas ini adalah cermin dari lunturnya semangat perjuangan kita bersama termasuk generasi hari ini!” sambut Gojek. “Kita gagal menjaga semangat pahlawan dalam berjuang menciptakan pembangunan karakter bangsa. Kita terjebak pada pragmatisme dan kekuasaan belaka. Akhirnya rakyat yang menjadi imbas dari semua kebijakan dan pergulatan bangsa ini.”

“Syukurlah masih ada sisa semangat itu yang dapat dilihat dari adanya pengakuan pemerintah terhadap aktor utama hari pahlawan itu,” terang Jhon. “Pemerintah melalui Departemen Sosial sudah mengeluarkan surat pengakuan kepada Bung Tomo sebagai pahlawan nasional  pada 7 November lalu. Bung Tomo adalah sosok yang melakukan perjuangan melawan penjajah pada 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian mengilhami 10 November sebagai hari pahlawan!”

“Lantas apa makna hari pahlawan itu bagi kita, hari ini,” sindir Jek. “Hari ini terlalu banyak pahlawan-pahlawan kesiangan yang seolah membela kepentingan rakyat. Tengok saja iklan-iklan dimedia baik cetak maupun elektronik. Semuanya menggambarkan kepahlawan yang benar-benar heroik. Bahkan ada salah satu partai politik dalam iklannya menampilkan sosok-sosok pahlawan. Jelas tujuannya untuk menggaet simpati rakyat yang tak lain untuk meraup suara pada pemilu 2009 mendatang. Ya, kita dan tokoh bangsa terlalu banyak kepentingan dan melupakan semangat kepahlawanan yang sesungguhnya!” tegas Jek.

“Ya, begitulah nilai-nilai kepahlawanan itu dimaknai. Kita melupakan nilai-nilai yang lahir dari pahlawan itu seperti rela berkorban, cinta tanah air. Akankan ada pahlawan sejati yang diimpikan negeri ini,” ucap Jhon mengakhiri.