Pada saat Nyepi tersebut, umat Hindu melakukan amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungaan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak berfoya-foya/tanpa hiburan).

Diharapkan melalui brata penyepian tersebut, umat Hindu dapat menemukan jati diri untuk melangkah lebih baik lagi pada tahun berikutnya. Melalui kontemplasi yang penuh makna untuk mencapai kesadaran diri, umat Hindu berharap terwujudnya kedamaian diri, bangsa, dan negara.

Tentu saja kedamaian menjadi harapan setiap umat manusia karena dengan damai dapat terwujud sinergi untuk saling mengisi dalam aktivitas apa pun. Berangkat dari kesadaran serta kedamaian dalam diri ini kita dapat melangkah lebih luas lagi untuk menciptakan kesejahteraan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedamaian untuk Negeri

Makna Nyepi tidak saja untuk ketenangan diri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Melalui kesadaran diri diharapkan dapat memberikan dampak bagi pembangunan masyarakat sekitar. Dengan demikian akumulasi kesadaran dan kedamaian diri memberi dampak bagi pembangunan negeri.

Tercapainya kedamaian negeri akan mengantarkan kesejahteraan bagi masyarakat. Akhir-akhir ini kondisi politiklah yang membuat suasana negeri kian “panas”. Setiap hari masyarakat selalu disuguhkan sajian media terkait dengan kondisi perpolitikan negeri. Kondisi ini tentu saja sedikit melupakan kemajuan sektor lainnya seperti ekonomi, budaya, maupun pertahanan keamanan.

Hasilnya, banyak sektor yang mengalami gangguan, pun pemerintah tentu saja akan sulit untuk fokus pada program-program promasyarakat. Bila kondisi ini berlarut-larut akan sangat susah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini bisa saja terjadi, sebab masing-masing pihak hanya berupaya untuk mempertahankan kondisi saat ini saja tanpa melihat keberlangsungan masa depan. Untuk itu perenungan yang dalam perlu dilakukan elite bangsa ini untuk melihat dan melangkah bersama memajukan negeri.

Politik Mendominasi

Beberapa minggu lalu, konstelasi politik nasional menjadi sorotan tajam terkait dengan kasus Bank Century. Kondisi ini mengantarkan puncaknya pada rapat paripurna DPR. Tentu saja lobi-lobi politik dilakukan begitu kencang terkait pilihan-pilihan keputusan yang diambil. Pun pascaparipurna DPR tersebut masih berlanjut kepada hangatnya kondisi perpolitikan di Indonesia.

Tentu saja kondisi-kondisi lainnya seolah tidak mendapat perhatian serius sehingga berpotensi mengalami kemunduran. Bila fokus dan stabilitas nasional didominasi oleh ramainya politik, dikhawatirkan akan memengaruhi kondisi perekonomian yang muaranya akan memperbesar jurang kemiskinan.

Dengan kondisi bangsa dan negara yang sedang merajut pembangunan menuju perekonomian yang kuat, sulit rasanya bila tidak dimulai dari kuatnya perekonomian berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang. Dengan kuatnya perekonomian, negara dan pemerintah dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Melalui momentum ini sudah saatnya kita bersama-sama membangun berbagai sektor kehidupan dengan semangat politik kebersamaan untuk memajukan masyarakat Indonesia. Politik kebersamaan ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi dan keadilan sosial.

Rasanya makna Nyepi dalam perenungan dan intropeksi sangat relevan untuk merajut kebersamaan membangun negeri. Melalui introspeksi diri sudah saatnya kita bersama-sama berbuat dan bertindak untuk kepentingan bersama, bukan lagi untuk kekuasaan semata. Keanekaragaman budaya, suku, agama, dan masih banyak lagi yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan tali untuk mempererat ikatan kebersamaan. Saatnya tenangkan diri, membangun negeri, mari Nyepi.

Sumber: http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2010031700464076

Kekerasan diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, justru memunculkan masalah baru. Gerakan mahasiswa juga diingatkan untuk mewaspadai kepentingan politik yang diusung elit politik tertentu yang menunggangi gerakan mahasiswa.

Namun, elit mahasiswa mengingatkan pemerintah dan DPR untuk segera merespon aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Pernyataan itu diutarakan sejumlah pentolan mahasiswa, terkait demonstrasi yang berujung anarki di DPR dan Universitas Atma Jaya, Jakarta, Selasa (24/6).

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Muhammad Rodli Kaelani menyatakan gerakan mahasiswa harus mewaspadai aksi-aksi anarkis. Dia menyesalkan jika kemudian aksi mahasiswa harus diwarnai anarkisme.

“Kita mengingatkan teman-teman untuk mewaspadai aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Sebisa mungkin jangan anarki. Lebih baik damai. Tetapi, jangan pula disalahkan sepenuhnya ke mahasiswa,” katanya.

Meski ia menilai anarki terjadi karena ada indikasi aparat kepolisian melakukan provokasi ke mahasiswa. Selain itu semua pendekatan dialogis sudah dilakukan mahasiswa mendesak pemerintah agar tidak menaikan harga BBM. Namun, desakan penolakan kenaikan harga BBM tidak ditanggapi pemerintah.

Mahasiswa juga marah lantaran sikap politik yang tidak jelas untuk menggolkan hak angket penolakan harga BBM. Elit politik DPR tidak serius menanggapi hak angket. Rodli tak menampik jika gerakan mahasiswa telah ditunggangi oknum tertentu. “Ya (ditunggangi, red). Itu memungkinkan. Tetapi, sepanjang diletakkan dalam frame gerakan perubahan, itu biasa saja. Tetapi terlalu berlebihan kalau harus bakar-bakaran,” katanya.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Goklas Nababan juga menyesalkan aksi demonstrasi yang berujung anarki. Dia menuding ada penyusup yang masuk dalam demo. “Ada penyusup. Tidak murni itu aksi mahasiswa,” katanya.

Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Pusat Wayan Sudane menilai, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Dia mengakui jika saat telah muncul image negatif dari masyarakat terkait dengan demonstrasi mahasiswa yang berujung pada anarki.

Menurut dia, anarki terjadi lantaran kadang setting awal yang telah dirancang, nyatanya tidak sesuai saat mahasiswa berada di lapangan. “Saat terjadi anarki, kita tidak dapat mengantisipasi secara cepat apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

by : M. Yamin Panca Setia – Jurnal Nasional

Gerakan mahasiswa dan kaum muda memang tak dapat dilepaskan dari sejarah dan dinamika perubahan di Indonesia sejak era pra kemerdekaan. Meski mengalami pasang surut, namun hingga kini mahasiswa dan kaum muda tetap memiliki semangat untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Dan, perubahan itu dapat dilakukan melalui pelibatan rakyat secara penuh dalam pembangunan dan pelembagaan politik.

“Kita terus coba memberikan pendidikan politik ke rakyat untuk dapat bersikap kritis melihat berbagai fenomena yang ada,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fajar R Zulkarnaen kepada Jurnal Nasional, kemarin.

Hal senada juga dikatakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) Eko Nugroho R. Menurutnya, gerakan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat akan menjadi sia-sia jika tidak didukung oleh kebijakan parlemen (DPR) yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dan, penguatan parlemen yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dapat dicapai melalui pembangunan partai politik (parpol) yang lebih baik ke depan.

Berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan Hikmahbudhi keterlibatan rakyat dalam parpol selama ini baru sebatas ikut-ikutan atau larut dalam ketokohan seseorang. Padahal, essensi parpol itu adalah sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk parlemen, baik di pusat maupun daerah. Dan, kondisi seperti ini tentu harus diubah ke depan karena tidak mendukung cita-cita demokrasi.

“Jadi yang kita bangun hari ini adalah pendidikan politik ke rakyat betapa strategisnya posisi partai dan bagaimana rakyat bisa menjadi kontrol partai,” kata Eko Nugroho.

Eko Nugroho mengatakan tantangan yang dihadapi gerakan mahasiswa dan kaum muda saat ini memang berat karena kondisinya sudah berbeda dengan 1998. Realitas di lapangan juga menunjukkan beragamnya simpul gerakan dengan berbagai latar belakang dan kepentingan. Oleh sebab itu, penyatuan visi gerakan mahasiswa dan kaum muda ke depan menjadi penting dalam menyongsong berbagai agenda perubahan.

Secara terpisah, Presidium Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) Wayan Sudane mengatakan selain menumbuhkembangkan pendidikan politik rakyat, gerakan mahasiswa saat ini juga terus melakukan perbaikan perkaderan internal dan pengayaan program kerakyatan, seperti advokasi kelompok masyarakat kecil tertindas. Melalui pengayaan program kerakyatan itu diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dewasa ini.

“Sebenarnya di internal kita sudah lakukan itu, misal advokasi dan pembinaan yang langsung turun ke masyarakat,” katanya.

by : Arjuna Al Ichsan – Jurnal Nasional

ADA

Hal yang sama juga ternyata dirasakan oleh beberapa teman-teman yang aktif di kampus atau yang sering dipanggil aktivis kampus. Dalam sebuah obrolan ringan menjelang malam dengan seorang teman ada sebuah pertanyaan yang hampir sama dengan kegelisahan sang tokoh tadi. ”Mengapa mahasiswa-mahasiswa Hindu atau kader-kader muda Hindu kita tidak mau aktif dalam kegiatan sosial keagamaan?,” tuturnya.

Tidak berhenti disitu, pertanyaannya juga secara tidak langsung ternyata ditujukan kepada senior ataupun sang tokoh yang dituakan tadi. ”Mengapa senior dan ’orang tua’ kita tidak memberikan pembinaan sehingga ada sebuah proses transformasi? Dan yang ironis lagi, mengapa yang muda seolah terus dieksploitasi sementara tidak ada pembinaan kepada generasi muda tadi.”

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin juga ada para generasi-generasi muda lainnya. Memang ada sebuah kecenderungan yang muda dituntut untuk memberikan kontribusi namun sering tidak dibarengi dengan pembinaan sehingga terjadi proses transformasi. Bagaimana mereka-mereka yang muda mau berkecimpung sementara tidak ada sesuatu nilai-nilai yang mereka dapatkan. Atau memang ada sebuah kepercayaan pada generasi tua seperti iklan ditelevisi bahwa yang muda belum dipercaya.

Mahasiswa yang notabene adalah kaum muda adalah generasi yang siap menampung nilai-nilai dari generasi yang lebih tua. Mahasiswa dan kaum muda adalah aset yang suatu saat akan mewarisi seluruh potensi yang ada. Bila ini tidak disadari dari sekarang dan tidak ada penanaman nilai-nilai yang dianggap benar sejak dini suatu saat kita akan kehilangan aset itu.

Mereka ibarat pohon, sebut saja pohon mangga. Untuk menghasilkan buah mangga yang segar dan baik (tidak busuk) pohon mangga tersebut harus dipelihara dengan baik pula. Tentu hasil atau buah tersebut tidak seketika. Ada sebuah proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan buah yang baik. Pohon tersebut harus dipupuk secukupnya, pemberian pengobatan agar terhindar dari hama-hama maupun penyakit lainnya. Bila itu dilakukan secara baik tentu akan dihasilkan buah yang baik pula, segar dan enak untuk dimakan. Menjadi ironis kalau kita tidak pernah menanam pohon mangga, tidak pernah memeliharanya, kemudian mau memetik buahnya.

Analogi tersebut tampaknya berlaku juga untuk kaderisasi kaum muda. Kaum muda perlu mendapatkan ’pupuk’ berupa penanaman nilai-nilai yang diyakini membawa perubahan untuk perbaikan. Ketika semangat mereka surut perlu adanya dukungan yang akan menjadi ’air’ penyejuk sehingga mereka akan segar kembali. Kalau ini dilakukan kelak tentu mereka akan menghasilkan ’buah’ yang siap untuk dipetik.

Untuk memulai menanamkan nilai-nilai kepada kaum muda ada beberapa cara. Dari pengamatan penulis dapat dimulai dari bawah yang berarti ada dorongan dari kalangan muda itu sendiri untuk mengajak senior atau orang tua untuk bersama-sama menanam agar kelak ada suatu buah yang dihasilkan. Kedua, dorongan itu memang muncul dari atas yang berarti memang ada niatan dari senior atau orang tua untuk meneruskan sistem yang telah dibentuk agar ada kelangsungan dan perbaikan terus menerus. Ketiga karena ada suatu benturan sehingga ada paradigma baru untuk melahirkan sistem alias menanam kembali.

Faktor-faktor itu tentu akan menjadi wilayah penciptaan kader yang akan menghasilkan buah segar yang dapat dinikmati oleh si penanam ataupun siempunya. Lantas bagaimana distribusi buah-buah yang sudah siap tersebut? Dimana wilayah pasar atau dimana pasnya buah tersebut dijual agar memiliki pembeli dan harga pasar yang pas?

Itu juga akan menjadi masalah tersendiri. Faktor distribusi kader juga menjadi masalah kalau tidak disiapkan sejak awal. Begitu juga dengan posisi persaingan yang harus dilihat kedepan. Kalau tidak buah tersebut tidak akan memiliki nilai yang berarti karena hanya dapat dimakan sekali tanpa ada sebuah kontinuitas.

Untuk mewujudkan hal ini memang membutuhkan paradigma atau cara pandang sebagai suatu perjuangan yang akan memberikan manfaat dan hasil yang dicita-citakan. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan generasi Hindu akan ’naik kelas’?

Sumber: Media Hindu – Juni 2008

Harapan

Tidak ada beban, pun masalah yang dihadapi anak-anak itu. Mereka hanya tahu belajar dan meraih nilai terbaik untuk lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Tak terpikir oleh mereka bagaimana sistem pendidikan dan bagaimana kebijakan ujian nasional yang hendak mereka hadapi. Tidak terbayang pula oleh mereka, ke perguruan tinggi mana kelak mereka menuju. Itupun kalau ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Itulah potret anak didik kita di pedesaan. Masih banyak ketidakjelasan nasib yang harus mereka terima dengan beban sosial yang ada di sekitarnya. Belum lagi fasilitas sekolah hingga gedung sekolah yang banyak mengalami kerusakan. Tidak itu saja, seperti yang sering kita baca di media, banyak juga anak-anak yang putus sekolah lantaran harus membantu ekonomi orang tuanya.

Elit pemegang kebijakan berlomba dengan retorika anggaran 20 % untuk pendidikan. Begitu juga dengan gaji guru yang masih kecil alokasinya yang sering berujung pada unjuk rasa. Janji-janji 20% APBN-APBD untuk pendidikan sering ’dijual’ untuk mengait simpati masyarakat bahkan hingga pendidikan gratis ketika pemilu atau pilkada.

Sistem pendidikan memang sudah baik pada tataran normatif. Namun sangat tidak baik pada tataran implementatif. Masih tidak seimbangnya tataran regulasi dan tataran pelaksanaan menjadi masalah sehingga output yang dihasilkan pun jauh dari harapan. Padahal globalisasi saat ini mensyaratkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Kualitas yang diharapkan adalah penguasaan sains serta teknologi terutama yang kini sedang nge-trend yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kualitas itu tentu dibalut bersama kemampuan moral spritual dan kultural untuk melahirkan peserta didik yang berkarakter.

Kalau kita lihat filosofi pendidikan yang disampaikan Paulo Freire, seorang pendidik multikultural dari Brazil, pendidikan harus mencapai pengenalan realitas. Pendidikan dilakukan untuk mencapai pembebasan beranjak dari kondisi objektif dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kondisi ini sangatlah jauh bila dilihat dengan sistem pendidikan kita. Potret buram ini berawal dari jauhnya realitas dengan sistem yang diciptakan.

Sebut saja misalnya kondisi ekonomi masyarakat kita yang tinggal di pedesaan dan masih tergolong ekonomi menengah ke bawah tidak menjadi pijakan dalam menentukan s i s t em pendidikan. Sekolah hingga perguruan t inggi menjadi industri yang mementingkan profit. Dampaknya adalah yang berhak mengenyam pendidikan adalah mereka yang memiliki kapital. Sekolah tumbuh menjadi industri kapitalis dan jauh dari misi sosial kemanusiaan.

Bagaimana dengan Hindu?
Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mencapai output SDM yang berkualitas melalui proses yang menyadarkan (pembebasan). Hal inilah yang harus kita sadari sebagai ketertinggalan yang harus terus dikejar.
Tingkat pendidikan umat Hindu yang masih rendah harus terus diupayakan untuk mencapai kualitas pendidikan. Saatnya umat Hindu fokus pada pembangunan content yaitu SDM dengan berbagai kaderisasi-kaderisasi yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan menjadi sangat vital dalam pembangunan sumber daya umat yang pada saatnya nanti dapat meningkatkan bidang lainnya seperti ekonomi, kesehatan dan bidang-bidang lainnya.

Sebagai renungan kita, hasil keputusan Pesamuhan Agung Parisada tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dalam latar belakangnya menjelaskan bahwa dari sensus tahun 1980 sampai 2000 umat Hindu memiliki tingkat buta huruf yang tertinggi. Tahun 1980 tingkat buta huruf umat Hindu sebesar 38% kemudian turun menjadi 25% pada tahun 1990. Sedangkan tahun 2000 menjadi 16,9%. Angka itu rupanya masih tertinggi bila dibandingkan dengan umat Islam (11,2%), Protestan (10,2%), Katolik (10,4%). Dan yang paling rendah adalah umat Budha yaitu hanya 6,6%.

Dari realitas itu, sudah seharusnya kini umat Hindu fokus pada pendidikan. Tanpa itu semua, kita hanya menjadi kaum marjinal di tengah pentas persaingan global. Dan dampaknya juga berimbas kepada masyarakat nasional sebagaimana umat Hindu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Imbas terbelakang tidak hanya dialami oleh umat Hindu tapi juga bangsa dan negara ini. Di sini peran prioritas pendidikan yang harus didukungan oleh segenap elemen umat menjadi penting.

2 Mei adalah hari pendidikan nasional. Semoga momentum ini menjadi renungan kita bersama untuk bangkit dan terbebas dari penindasan seperti yang dicita-citakan Paulo Freire.

Penulis Presidium Pimpinan Pusat KMHDI

Sumber: Media Hindu, Edisi 51 Mei 2008