Pergantian tahun saka ini sekaligus mengingatkan diri sendiri untuk mawas diri menuju hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan horizontal  kepada sesama yang semakin harmonis. Hubungan vertikal, perlu terus ditingkatkan sebagai bhakti dan sradha kita kepada Tuhan. Hubungan ini merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia.
Begitu juga hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Harus diakui bahwa sebagai manusia kita sering melupakan hubungan horizontal ini. Kita tidak lagi peduli terhadap sesama dan bahkan sering acuh terhadap fenomena yang melanda sesama seperti kemiskinan, kebodohan dan berbagai permasalahan lainnya yang tak kunjung usai. Pun hubungan umat manusia dengan alam sekitar, seolah semakin jauh dari harmonis.

Ketidakharmonisan hubungan ini disebabkan oleh kesewenangan umat manusia dalam kehidupan yang sering mengeksploitasi secara berlebihan alam sekitar bahkan terhadap sesama. Hasilnya kehidupan semakin ‘panas’ dan kedamaian pun menjauh dari diri dan lingkungan kita.

Kemiskinan misalnya, sering memberikan dampak pada aspek kehidupan lainnya. Bahkan kemiskinan material sering berdampak pada kemiskinan bhakti dan sradha umat manusia. Penyebabnya tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Dalam konteks kepedulian terhadap sesama ini, Parisada Hindu Dharma Indonesia (Parisada) sebagai majelis tertinggi umat Hindu telah menetapkan gerakan untuk peduli sesama melalui Dharma Dana yang dilakukan oleh Badan Dharma Dana Nasional. Gerakan ini mencoba menjawab berbagai permasalahan melalui penghimpunan dana umat Hindu yang kemudian disalurkan kembali oleh Parisada.

Diharapkan kedepannya program Dharma Dana ini bisa membantu sesama umat manusia melalui berbagai program yang terarah seperti beasiswa, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut tentu sangat selaras dengan pembangunan yang dilakukan berbagai kalangan termasuk pemerintah untuk terus membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemilu

Momentum yang bersamaan antara Nyepi dan pemilihan umum (pemilu) legislatif yang akan dilaksanakan ini tentu memiliki sebuah semangat yang sama. Nyepi sebagai momentum mawas diri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia. Sedangkan pemilu merupakan ajang untuk melakukan proses perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan harapan yang lebih baik lagi.

Proses pemilu ini pun ajang introspeksi bagi bangsa Indonesia, sudah sejauh mana kehidupan bernegara masyarakat dicapai seperti kedewasaan berdemokrasi, kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Tentu momentum pemilu ini sebagai wahana menuju perbaikan-perbaikan kedepannya.

Melalui pemilu yang demokratis kita semua berharap ada perbaikan dalam kualitas kepemimpinan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Untuk itu pemilu merupakan proses perubahan untuk mencari sosok-sosok pemimpin yang akan mengarahkan warga negara menuju kehidupan yang sejahtera.

Perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentu tergantung pula dari sosok pemimpin dan pengambil kebijakan di pemerintahan. Di dalam agama Hindu, setidaknya ada delapan acuan yang patut dikuasai dalam kepemimpinan. Delapan ajaran tersebut dikenal dengan asta brata, yaitu: Indra Brata,  seorang pemimpin hendaknya seperti hujan yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya. Yama Brata,  pemimpin hendaknya berani menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat.

Surya Brata,  pemimpin hendaknya memberikan semangat dan kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber energi. Candra Brata, pemimpin hendaknya mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kebodohan. Vayu Brata,  pemimpin hendaknya senantiasa berada di tengah-tengah masyarakatnya, memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah.

Bhumi, pemimpin hendaknya menjadi landasan berpijak untuk kesejahteraan masyarakatnya. Varuna Brata, pemimpin hendaknya memiliki wawasan yang luas. Agni Brata, pemimpin hendaknya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Setidaknya delapan sifat kepemimpinan tersebut bisa menjadi acuan kita untuk memilih dan memilah pemimpin menuju kehidupan yang lebih baik. Semoga momentum ini bisa kita manfaatkan untuk introspeksi bagi diri sendiri, bangsa dan negara untuk terus menata kembali kehidupan ini.

Kita pun selalu disajikan dengan berbagai adegan politik melalui berbagai keputusan yang fenomenal ditengah mepetnya waktu penyelenggaraan pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi. Misalnya saja keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Hasilnya penetapan anggota legislatif untuk Pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

Keputusan itu tentu dapat mendorong proses demokrasi yang substansi ditengah banyaknya keraguan kepada partai politik. Sang calon legislatif (caleg) pun didorong bekerja lebih giat untuk memperoleh suara dari pemilih. Sebuah proses demokrasi yang mulai terbuka ditengah pendidikan politik yang belum begitu baik. Kalau ini dapat berjalan baik, artinya para elit partai dapat menerima dengan lapang dada dan melaksanakan keputusan ini dengan bijak, politik di tanah air ini dapat dicapai dengan baik pula. 

Pendidikan Politik
Tak dipungkiri proses demokrasi ini membawa dampak yang lumayan banyak bagi proses kehidupan bernegara umat Hindu. Proses ini tentu sebuah kewajiban dharma negara umat dalam mengawal proses kenegaraan yang diyakini tak lepas dari tuntutan politik. Artinya, kepentingan umat Hindu nasional dapat diperjuangkan melalui jalur-jalur politik. Untuk itu infrastruktur dan penguasaan beberapa elemen strategis sangat penting, salah satunya adalah legislatif baik kabupaten/ kota, provinsi, hingga nasional. Untuk itu semakin banyak umat Hindu menduduki posisi-posisi legislatif tersebut, tentu akan semakin baik pula kepentingan umat Hindu ter-aspirasikan di pemerintahan.

Masalahnya kemudian adalah pada proses pencapaian posisi legislatif yaitu untuk menduduki kursi dewan perwakilan rakyat (DPR). Politisi Hindu yang mencalonkan diri dibeberapa daerah dari berbagai partai politik tentu tidak lepas dari harapan kepada umat Hindu itu sendiri sebagai pemilihnya. Disinilah pendidikan politik  dan kedewasaan  politik umat Hindu diperlukan. Artinya juga harus ada koordinasi dan paradigma yang baik sehingga tidak terjadi eksploitasi kepentingan baik bagi sang calon maupun umat sebagai pemilih.

Dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik dijelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari definisi itu dapat kita tangkap bahwa harus ada sebuah pemahaman antara pemilih dan yang akan dipilih (caleg) dalam suatu visi yang sama.

Dari kesemuanya itu, adakah sebuah proses pendidikan yang sudah dilakukan sang calon ? atau hanya sebuah retorika pencitraan yang melupakan proses pendidikan politik.

Beberapa hal yang harus dicermati adalah track record dari sang calon, yang tentu terkait dengan latar belakangnya. Tak sedikit juga para calon yang selalu mengumbar janji dalam komunikasi politik yang dilakukan. Ada keselarasan antara pendidikan politik yang belum baik ditutupi dengan kemasan kampanye super baik sehingga tertanam (positioning) citra produk politik yang baik.

Dengan ramainya hiruk pikuk pasar politik saat ini, sungguh sangat sulit membedakan antara kampanye politik dan kampanye pemilu. Menurut Firmanzah dalam bukunya Marketing Politik, antara pemahaman dan realitas, menjelaskan harus ada redefinisi kampanye. kedua hal ini memiliki perspektif yang berbeda. Misalnya dari dari tujuannya, kampanye pemilu cenderung menggiring pemilih ke blik suara, sedangkan kampanye politik lebih menitik beratkan pada image politik. Begitu juga dari strategi yang dilakukan, kampanye pemilu untuk melakukan mobilisasi dan berburu pendukung (push-marketing), sedangkan kampanye politik untuk membangun dan membentuk reputasi politik (pull-marketing). Nah, tentu kampanye politik memerlukan waktu yang cukup panjang, sedangkan kampanye pemilu cenderung jangka pendek, sesuai kebutuhan. Dari sinilah dapat dibaca track record sang calon legislatif maupun partai politik mengingat setiap aktivitas partai politik selalu menjadi perhatian masyarakat.

Masyarakat tentu dapat dengan cermat memperhatikannya, agar suara tidak sia-sia begitu saja. Sebuah ikatan relasional akan terbangun bila sang calon menyadari arti pentingnya politik dan konstituen yang ia wakili. Memberikan konstribusi bagi pembangunan umat Hindu melalui pola keterwakilan dalam pemerintahan.

Kondisi ideal ini sangat sulit dicapai karena berbagai hal, salah satunya adalah masih lemahnya infrastruktur umat Hindu. Salah satu indikatornya adalah dapat dilihat dari organisasi massa berbasis Hindu. Prajaniti Indonesia yang memang didedikasikan untuk mengakomodir kepentingan dan perjuangan politik umat Hindu  tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara organisasi lainnya memiliki fokus dan ladang garapan yang berbeda seperti Peradah Indonesia, lebih fokus pada pembinaan para pemuda, KMHDI lebih fokus pada kaderisasi para kader mahasiswa. Pun WHDI yang menaungi kegiatan wanita Hindu Indonesia.

Al hasil Parisada, sebagai majelis tertinggi terkadang tak luput harus mengakomodir dan melakukan ‘regulator’ berbagai kepentingan politik umat. Dalam arti Parisada pun harus menampung berbagai keluhan politik umat, belum lagi masalah pembinaan umat. Akhirnya majelis kita memikul beban masalah yang begitu berat. Selanjutnya patut juga dipertanyakan, kemana Prajaniti Indonesia yang seharusnya dapat lebih maksimal berperan sebagai ‘regulator’ perjuangan dan kepentingan politik umat Hindu ?

Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa komunikasi politik umat Hindu menjelang pemilihan umum 2009 ? Adakah yang berperan sebagai ‘regulator’ untuk mewadahi aspirasi umat Hindu dalam perjuangan kepentingan umat Hindu di tanah air ?

“Hal ini wajar karena eforia masyarakat akan terbawa oleh situasi dan hiruk pikuk ini. Masyarakat memulai acang-acang hingga gerak bawah tanah sudah dilakukan. Ada yang masih malu-malu, ada yang berambisi, ada yang pasang iklan dulu menghiasi televisi kita. Pokoknya banyaklah cara-cara yang digunakan untuk pencitraan ini. Mungkin politik pencitraannya sedang diperkuat dengan menampilkan sosok yang sebaik mungkin,” sambut Made.

“Tidak itu saja, yang lebih gencar lagi adalah ‘safari’. Sang kandidat gencar untuk road show ke daerah-daerah guna menggalang dukungan. Berbagai program pun dilakukan. Melihat momen ini sang incumbent pun mulai mencari strategi baru untuk mencitrakan keunggulan program dan pemerintahannya. Ini seru sekali. Belum lagi sang bakal calon presiden dari golongan independen gencar melakukan uji materi undang-undang presiden yang baru disahkan,” ujar Putu.

“Ada yang menarik, berbagai partai memasang iklan untuk menggaet pemilih. Mulai dari jualan program sampai jualan citra diri atau sosok yang ditokohkan dipartai. Bahkan PKS – Partai Keadilan Sejahtera tidak tanggung-tanggung. Iklan PKS menampilkan tokoh-tokoh dan pahlawan bangsa yang akhirnya menuai banyak kritik karena menampilkan sosok NU dan Muhammadiyah, sampai Soeharto. Belum selesai kontroversi itu, PKS kembali menggelar award yang diberikan kepada tokoh-tokoh muda bangsa. Begitu juga partai lainnya seperti PDIP dan demokrat mulai menghiasi halaman-halaman surat kabar!” papar Made serius.

“Ada baiknya  juga kita melihat peran internal umat Hindu. Walaupun tidak memiliki saluran politik berbasis agama dikancah nasional, suara umat Hindu tidak bisa dianggap enteng. Perlu adanya revitalisasi gerakan dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia melalui berbagai saluran politik sebagai implementasi dharma negara,” sambut Putu. “Selama ini kita terlalu apatis membicarakan setiap adanya suksesi kepemimpinan, padahal ini adalah momen penting untuk turut membangun bangsa dan negara.”

“Maksudnya seperti apa?” kejar Made.

“Begini, untuk memperjuangkan hak-hak sipil kewarganegaraan tentu kita tidak bisa memperjuangkannya secara individu. Ini sangat lemah sekali. Untuk itu perlu adanya gerakan-gerakan organisasi massa dalam hal ini berbasis Hindu yang memiliki basis hingga akar rumput untuk aktif sebagai saluran aspirasi umat Hindu dikancah nasional. Selama ini ormas Hindu tidak begitu menonjol lantaran masih terbatasnya potensi baik financial maupun sumber daya manusianya,” papar Putu.

“Kalau begitu kita perlu melakukan revitalisasi atau reposisi gerakan ormas berbasis Hindu. Dan tentunya ini tidak terkait karena akan diselenggarakannya pesta demokrasi. Tapi ini rill kebutuhan kita sebagai civil society!” sambut Made. “Kita punya ormas Prajaniti, Peradah, KMHDI, WHDI, dan tentunya majelis tertinggi, Parisada. Namun kenapa saluran aspirasi itu tidak mengalami peningkatan dan percepatan. Kita stagnan! Bahkan sejak dilaksanakannya Pesamuhan Organisasi Hindu tahun 1999 dulu, dimana masing-masing organisasi Hindu melakukan reposisi gerakan dan revitalisasi semangat dimasing-masing internal organisasinya, hingga sekarang belum ada lagi gerakan revitalisasi kembali.”

“Lantas dalam konteks kenegaraan, peran-peran ormas inilah yang harus dioptimalkan. Tidak saja dalam kaderisasi tapi peran-peran vital bisa dicapai. Lantas apa yang harus dilakukan, reposisi gerakan atau revitalisasi gerakan organisasi,” tanya Putu.

“Ini yang sulit, karena masing-masing ormas tadi memiliki karakteristik berbeda,” jawab Made. Tapi secara umum revitalisasi semangat gerakan itu harus dilakukan diinternal organisasi. Jika tidak, kita tidak bisa berharap banyak karena akan terjadi konflik kepentingan. Ya, revitalisasi gerakan ini penting sebagai ‘charger’ terhadap semangat yang redup!”