Indonesia pun telah menetapkan beberapa indikator dan target capaian untuk mensukseskan MDGs tersebut. Salah satu isu yang masih terus dihadapi adalah kemiskinan masyarakat Indonesia ditengah pembangunan yang gencar dilakukan. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin), pada 2008, angka kemiskinan nasional adalah 15,4%, atau terdapat hampir 35 juta penduduk
miskin. Selanjutnya pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin atau 13,33 persen (Kompas, 20 September 2010).

Bila dilihat ambang batas tersebut, sampai 2010, kemiskinan turun tidak lebih dari 1 persen. Pencapaian tersebut tidak begitu signifikan kendati mengalami trend penurunan. Hal ini belum cukup membuat kita optimis bila target yang hendak dicapai pada tahun 2015 (empat tahun kedepan) telah dipatok pada angka 7,5 persen berdasarkan setengah dari angka kemiskinan tahun 1990 yaitu 15,1 persen.

Menurut data BPS per Maret 2011, jumlah orang miskin sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yaitu sebesar 13,33 persen, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1 juta orang. Harapannya, setiap tahun terjadi penurunan bukan sebatas angka-angka fantantis yang disajikan, namun implementasi di daerah-daerah dan pembangunan nyata sektor riil di masyarakat.

Target 2015 untuk mencapai 7,5 persen orang miskin atau bahkan mencapai masyarakat yang sejahtera tentu bukan perkara mudah. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Mei 2011 lalu.

MP3EI dikembangkan melalui delapan program utama, antara lain: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Lantas, apakah melalui program yang direncanakan mampu mengundang investasi senilai Rp 4.000 triliun tersebut mampu bersinergi untuk mengentaskan atau minimal menurukan kemiskinan sebagaimana target MDGs di Indonesia?

Dalam UUD 1945 Pasal 34 sudah jelas dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Artinya, Negara (pemerintah) memiliki peran vital dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang masih dialami rakyatnya. Pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab dengan merealisasikan program-program pemberdayaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kalau membaca data hasil Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33 persen). Angka tersebut  turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15 persen).

Kondisi tersebut tentu saja masih ditambahkan dengan berbagai fasilitas umum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat tidak terpenuhi, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas  pemerintah bagi masyarakat yang tidak memadai.

Tidak Tepat CSR masuk RUU Fakir Miskin
Saat ini, DPR RI khususnya komisi VIII yang menangani  bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanggulangan bencana serta badan amil zakat sedang membahas RUU Fakir Miskin. RUU tersebut diharapkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan kemiskinan di negeri ini. Namun melihat kinerja para wakil rakyat di DPR tersebut rasanya kita boleh fesimis. Misalnya saja, dalam kunjungan studi banding yang kurang menyentuh substansi dari apa yang sedang di bahas.

Hal lainnya yang sangat aneh adalah rencana dimasukannya kewajiban sosial perusahaan kedalam RUU tersebut. Kewajiban yang dimaksud adalah corporate social responsibility atau CSR. Alasan yang mendasari Komisi VIII DPR RI adalah potensi dana CSR yang cukup besar namun penyalurannya tidak terkoordinasi sehingga bantuan perusahaan tersebut sering tak terlihat. Harapannya, dengan dihimpun dan dikoordinasikannya dana CSR, penyaluran lebih tepat sasaran.

Tentu saja memasukan CSR ke dalam UU khususnya fakir miskin semakin menjauhkan esensi dari CSR itu sendiri. Apalagi telah dicantumkannya tanggung jawab sosial perusahaan dalam UU PT nomor 40 tahun 2007 yang hingga saat ini masih belum jelas seperti apa pelaksanaannya.

Kendati belum ada definisi tunggal, namun definisi dari World Business Council for Sustainable Development dapat dijadikan acuan; “... the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large.” (World Business Council for Sustainable Development, 2000).

Dari definisi tersebut, CSR merupakan komitmen dari perusahaan untuk menjalankan bisnis  beretika yang mendukung keberlanjutan usaha bersama karyawan, masyarakat, dan mendukung kelestarian alam sekitar. Artinya, CSR bukanlah semata-mata uang maupun dana sumbangan yang bersifat kedermawanan. CSR merupakan strategi bisnis untuk mencapai keberlanjutan.

Tanpa diatur dalam sebuah regulasi pun, bila perusahaan ingin survive dalam usahanya harus memperhatikan komunitas lokal sebagai mitra sekaligus licence to operate. Bahkan dapat dikembangkan menjadi mitra sekaligus pemasok bahan baku dalam model kemitraan dalam industri manufaktur misalnya. Bila perusahaan melakukan pelanggaran ataupun tidak memperhatikan masyarakat sekitar, tentu akan sangat sulit mencapai keberlanjutan usaha, alih-alih mencapai image positif, justru perusahaan akan mendapat ‘hukuman’ dari masyarakat karena tidak ada kemitraan yang saling menguntungkan.

Memasukan kewajiban CSR  kedalam regulasi dengan alasan untuk menghimpun dana sosial perusahaan akan menjadi peluang korupsi, bahkan benturan dengan kewajiban pajak yang dilakukan perusahaan. Seharusnya pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan kewajiban CSR berdasarkan standard-standard internasional terkait CSR seperti GRI, ISO26000 dan masih banyak lagi. #

Kebijakan ini sedikit aneh memang, karena situs porno pun masih bisa diakses di berbagai jaringan internet yang disediakan operator di Indonesia. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah. Selain itu masih ada tuntutan pemerintah yang disodorkan kepada RIM.  Apa saja sih, berikut delapan tuntutan kepada RIM:

1. Kita minta RIM agar hormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008.
2. Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
3. Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang WNI.
4. Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
5. Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
6. Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.
7. Kita minta RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.
8. Sejauh ini terkesan RIM mengulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan seperti itu?

Rasanya, kurang tepatnya rencana pemerintah tersebut terjawab dari pernyataan Onno W Purbo, pakar internet Indonesia. Berikut petikan wawancara dari situs http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/Wawancana_sekitar_Blokir_BlackBerry

Wawancara sekitar Blokir BlackBerry

Seberapa urgent-kah pemblokiran situs porno di BlackBerry?

Sama sekali tidak Urgent.

Pengguna BlackBerry di Indonesia cuma 2 juta-an. Itupun sebagian besar sekali hanya untuk email, chatting, social networking. Kalaupun nge-web pasti sebagian besar untuk kerjaan. Mana enak sih ngelihat situs porno pake BB?

Akan lebih urgent. Memblokir situs porno dari akses Internet di sekolah, kantor atau WARNET. Ini saya dukung lah. Saat ini ada 240.000 sekolah memang baru 20.000-an yang ada Internet-nya. Tapi itu masa depan dari 46.5 juta anak bangsa. Saya pribadi melihat sekolah jauh lebih urgent daripada Blokir BB (BBB) untuk bangsa Indonesia.

Bagaimana sebenarnya penyensoran terhadap pornografi di BBM ini dilakukan oleh RIM, apakah hal ini mungkin dilakukan atau bagaimana?

Secara teknologi ini gak gampang lho. Buktinya beberapa operator Indonesia gak berhasil tu ngeblokir situs porno. Masih bolong tu akses ke situs pornonya. Gak percaya? coba aja iseng nge-web ke Google pake tu keyword esek esek seperti, MILF dll. keluar deh tu semuanya padahal katanya operator-nya nge-blokir .. gak juga tu…

Jadi gak fair aja BB di suruh ngeblok padahal operator sendiri gak berhasil. Kalau boleh saran, kerjain dulu lah Pekerjaan Rumah untuk memblokir situs porno di para operator. Ini aja gak beres,

Kalau dari sisi “legal”. MENKOMINFO kalau berdasarkan UU Telekomunikasi di Indonesia mengatur operator telekomunikasi saja lho …

Emang BB operator di Indonesia? perasaan BB kan cuma layanan proxy via HP. Layanan proxy sederhananya, BB akan menjadi perantara untuk mengambilkan sesuatu. Kita minta di ambil e-mail di yahoo.com, akan BB layani. Kita minta di ambil FB di faceboo.com, akan BB layani.

BB jelas-jelas bukan operator. BB jelas-jelas aplikasi di Internet. BB jelas-jelas pembuat HP bukan operator selular.

Jadi aneh aja sebuah layanan / aplikasi harus ngikut aturan operator ..

bisakah dijelaskan secara teknis misalnya dengan membuat firewall atau seperti apa?
Ada banyak teknik memblokir, saya jelaskan di http://belajar.internetsehat.org/wiki/ dan di Teknik Memblok Situs Tidak Baik.

Ada beberapa metoda. Metoda yang paling NAIF adalah menggunakan daftar cekal situs tidak baik yang jumlahnya juta-an. Kemudian kalau ada yang akses ke satu URL langsung di cek apakah ada dalam daftar cekal ..

Bayangin kita harus mencek ke daftar jutaan situs dalam waktu kurang dari 1 detik .. Dan ini harus dilakukan untuk 2 juta pengguna BB. Ini harus invest server gila-gilaan untuk bisa mencapat kecepatan segitu cepet … gak mungkin lah.

BTW, metoda ini yang digunakan di software trust positif yang di gembar gemborkan oleh KOMINFO. Sayangnya kalau trust positif dipaksa dipakai bisa bikin collapse akses Internet di Indonesia :(

Apakah penyensoran tersebut sebenarnya mudah dilakukan? ataukah RIM harus bekerja sama dengan operator untuk melakukannya?
Sama sekali tidak mudah .. Ini kerjaan susah kalau di level operator karena mereka harus bisa membuat sistem yang bisa meresponds cepat untuk traffic lalu lintas yang sangat tinggi dengan jutaan pengguna.

Tetapi menyensoran akan jauh lebih mudah atau lebih enteng buat mesin kalau di lakukan sendiri oleh pengguna misalnya menggunakan parental control dan ini banyak yang gratis malah.

Alternatif yang agak enteng buat infrastruktur / operator adalah pakai pendekatan seperti DNS Nawala yang dilakukan oleh komunitas WARNET. Sayangnya, kayanya ini tidak di rangkul oleh KOMINFO juga.

Jadi mau RIM mau operator yang ngerjain pasti berat buat infrastruktur konsekuensinya akan membuat mahal layanan karena semua investasi akan di bebankan ke user lho .. akan jauh lebih enteng & murah buat masyarakat kalau di lakukan sendiri oleh user ..

Sebenarnya apa keuntungan yang didapat pemerintah Ind dengan RIM membuka servernya di Indonesia? benarkah nanti bandwith terhadap BB bisa makin besar dan layanan BB bisa lebih murah?

Gak effek lah .. Mau server RIM di Indonesia yang di akses tetap aja yahoo.com, gmail.com ya tetap aja traffic-nya ke Internasional ..

kalau mau murah yang di pindah bukan server RIM. Yang di pindah ya server yahoo.com, gmail.com, youtube.com, facebook.com, rapidshare.com dlll … Nah itu baru bisa bikin Internet murah. Kalau RIM aja yang di pindah sih gak ngefek banyak lah ..

Apakah dengan membangun server di Indonesia nanti relevan dengan keinginan pemerintah untuk bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan, utamanya korupsi?

Heheheh .. Ini juga agak naif sebenernya. Bagi kita yang ada di dunia komputer / internet, lokasi server gak penting yang penting kita dikasi username & password buat akses ke server.

Jadi kalau server ada di Indonesia tapi kita tidak di kasi username & password buat akses ya sama juga bohong

Tapi walaupun server ada di Canada tapi kita di kasi username & password buat akses ya bisa di akses.

Jadi aneh aja mindahin server cuma gara-gara mau melakukan sniffing (dalam bahasa biasa-nya adalah penyadapan).

Lagian kalau user pada pake e-mail yahoo.com atau gmail.com server benernya kan bukan di RIM tapi di yahoo.com / gmail.com. jadi aneh aja kalau RIM yang harus di pindah ke Indonesia. kenapa gak yahoo.com / gmail.com / facebook.com yang di suruh pindah sekalian .. toh sebagian besar e-mail indonesia disitu ..

Juga sekalian minta deh tu root password buat akses server e-mail yahoo,com & gmail.com karena berdasarkan undang-undang pemerintah harus bisa akses untuk menyadap para koruptor / teroris. Jangan cuma RIM aja, minta juga sekalian ke yahoo.com, gmail.com dll. Sebuah kebijakan harus adil lho, jangan tebang pilih.

Apakah tuntutan dari pemerintah terhadap RIM ini berlebihan atau memang sesuai dengan Undang-Undang yang ada?

Tanya ke diri sendiri dulu deh. Undang Undang yang ada di Indonesia itu untuk operator telekomunikasi lho. Emang RIM operator telekomunikasi di Indonesia? Emang RIM punya lisensi operator seperti Telkomsel, XL, Axis dll?

Di Undang Undang Indonesia tidak ada sebuah aplikasi di Internet harus mengikuti UU Telekomunikasi di Indonesia lho..

BB adalah jelas-jelas aplikasi di Internet. Tepatnya aplikasi proxy. Fungsi aplikasi proxy adalah perantara. Kita minta di ambilin e-mail di yahoo.com, akan di ambilkan oleh BB. Kita minta di ambilin e-mail di gmail.com, akan di ambilkan oleh BB. Kita minta di ambilin Facebook atau posting di Facebook. akan di bantu oleh BB. Jelas RIM bukan operator telekomunikasi, dia cuma aplikasi yang kebetulan di bundel ke HP BB.

Kalau mau maksa juga. logikanya kalau RIM harus ngikut aturan di Indonesia maka Google.com, yahoo.com, youtube.com semua harus blokir porno juga dong + harus ngikut UU telekomunikasi di Indonesia??

Sebuah kebijakan harus adil lho .. Aneh kalau RIM di obok-obok tapi Google, youtube, facebook gak di obok2 ..

Kan RIM untung banyak dari Indonesia, maka harus ngikutin aturan operator Indonesia?

Wah duh, emang cuma RIM aja yang untung banyak dari Indonesia? Emang Google, Facebook dll gak dapet untung karena dia kasi akses gratis? Waaaaah kalau tahu mah itu Google untungnya gede banget :)) .. memang user akses-nya gratis … cuma iklan-nya dong gila banyak banget!

Kalau RIM di perlakukan demikian ya Google, Facebook dll ya harus di perlakukan yang sama dong.

Apa yang mas Onno harapkan dari RIM maupun pemerintah sendiri?

RIM adalah sebuah aplikasi yang sedang naik daun di dunia bersaing dengan Android menggerus kancah selular .. Indonesia barangkali merupakan salah satu pengguna paling besar di dunia setelah Amerika Utara ..

Yang kita perlu simaki

• RIM 13-14 January 2011 di gelar Developer Conference di Bali. Disini developer software RIM seluruh dunia termasuk banyak developer Indonesia kumpul di BALI INDONESIA lho.
• RIM juga ada aktifitas untuk kurikulum kampus-kampus untuk mengembangkan software utk BB.
• Dalam kompetisi pengembang software RIM di Asia Pacific tahun lalu juara 1, 2, 3 semua dari Indonesia!!!

saya berharap pemerintah mau sedikit mawas diri mau melihat dari sisi positif sebuah teknologi mau bekerjasama dengan RIM untuk memandaikan rakyat Indonesia supaya lebih banyak lagi software developer termasuk untuk RIM supaya bangsa ini bisa berkiprah di dunia IT sebagai developer, memperoleh devisa dari IT ..

Bukan malah mempersusah hidup vendor-vendor ini dengan berbagai ancaman. Hanya untuk situs porno saja kita mengorbankan banyak kesempatan SDM IT kita untuk berkembang dan menjadi pemimpin di Asia Pacifc!!

Malu sebetulnya saya sebagai bangsa Indonesia ke RIM ..

Kebulatan tekad pemuda 82 tahun yang lalu tersebut terus menginspirasi
gerakan kaum muda dalam merajut bangunan berbangsa dan bernegara yang
telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.  Kemerdekaan bangsa
Indonesia yang telah dicapai tentu saja tidak bisa dilepaskan begitu
saja dari peran kaum muda sebagai pencetus sekaligus pewaris bangsa
Indonesia.

Perjuangan para pemuda tidak hanya berhenti setelah mencapai cita-cita
kemerdekaan. Pergulatan dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaaan
menjadi dinamika tersendiri bagi ranah perjuangan para pemuda
Indonesia. Tuntutan dan pesan luhur bagi pemuda akan terus memiliki
nilai keberlanjutan dari masa ke masa dengan tantangan dan dinamikanya
tersendiri.

Setiap jaman melahirkan generasi muda  yang berbeda-beda. Kaum muda
kemudian dihadapkan pada pilihan-pilihan dan salah satunya adalah
kekuasaan. Tidak sedikit kaum muda yang kemudian masuk dalam ranah
kekuasaan yang pada akhirnya bergelut dengan berbagai kepentingan
kekuasaan dan politik. Berbagai generasi akhirnya terjebak kepada pola
kerja dan tuntutan kekuasaan sehingga tidak jarang terjadi benturan idealisme dan kepentingan.

Idealisme Pemuda
Idealisme pemuda seharusnya mampu membawa bangsa ini menuju perbaikan
dan kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan.   Lingkaran kekuasaan
baik eksekuif, legislatif, dan yudikatif terlalu  banyak membawa
kepentingan sehingga terus menggerogoti idealisme dan melunturkan
karakter kaum muda.

Tidak saja di lingkaran kekuasaan, kaum muda yang kemudian memilih
jalur-jalur profesional pun tergerus oleh kompetisi global yang
semakin menghimpit berbagai sektor-sektor kehidupan. Dan perjuangan
kaum muda pun perlu merevitalisasi pola pembangunan karakter untuk
menghadapi persaingan tersebut.

Lunturnya idealisme dan karakter kaum muda tersebut bisa saja karena
tidak dipersiapkannya kompetensi sebagai bekal kaum muda dalam
menghadapi persaingan global. Kompetensi yang sedikit kemudian
melunturkan karakter kaum muda yang berimbas pada daya juang dan
semangat kaum muda secara umum.

Kemandirian Ekonomi
Lunturnya idealisme kaum muda dalam perjuangan tidak bisa lepas dari
benturan kebutuhan ekonomi. Di tengah kompetisi global, kaum muda
tidak cukup hanya berbekal idealisme semata. Idealisme perlu dibarengi
dengan kemandirian sehingga mampu menciptakan kaum muda yang berdikari
secara ekonomi.

Tuntutan kemandirian secara ekonomi, bagi penulis, perlu dilakukan
oleh kaum muda hari ini untuk meneruskan kebulatan tekad perjuangan
mencapai kemerdekaan yang telah dilakukan oleh para pemuda 82 tahun
lalu. Konteks hari ini telah menuntut adanya kekuatan ekonomi yang
harus dimiliki untuk meneruskan cita-cita sehingga kemandiran bangsa
terus dapat dijaga.

Soekarno, Presiden pertama RI menyampaikan tiga hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai bangsa yang mandiri. Ketiga hal tersebut
kemudian dikenal dengan trisakti;  (1) berdaulat secara politik, (2)
berdikari secara ekonomi, (3) berkepribadian secara sosial budaya.
Soekarno menekankan ketiga hal tersebut sebagai bagian yang saling
terkait untuk mencapai kemandirian bangsa.

Kaum muda sudah seharusnya merenungkan makna dari trisakti tersebut sebagai inspirasi untuk mampu membangun kekuatan ekonomi, politik, dan
sosial budaya sebagai karakater kaum muda yang tidak tergoyahkan.
Berdikari secara ekonomi, bagi penulis dalam konteks hari ini
merupakan kekuatan untuk mampu mencapai kedaulatan politik, dan
kepribadian sosial budaya.

Dengan berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan
memiliki kepribadian secara sosial budaya, idealisme kaum muda tidak
akan mampu ‘dibeli’ dengan berbagai kepentingan. 82 tahun sumpah
pemuda merupakan refleksi bagi bangsa Indonesia khususnya kaum muda
untuk terus merevitalisasi nilai-nilai sumpah pemuda guna membangun
kaum muda yang berkarakter.

Sudah saatnya kaum muda terbangun dari romantisme masa lalu dan
bangkit dalam realitas hari ini; memperkuat karakter dan membangun
kompetensi. Hal inilah  yang akan mampu mengantarkan kehidupan mandiri
dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan berkeadilan sosial.
#

posted with WordPress for mobile

Saat

Fungsi forum tersebut amat krusial bagi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di daerah. Pasal 9 ayat 5 huruf c rancangan permendagri menyatakan: Fokepdum bertugas mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (KONTAN Edisi 24-30 Mei 2010).

Adanya aturan tersebut tentu sudah tidak sesuai dengan semangat CSR. Walupun belum ada satu pengertian tentang CSR, defini yang dikeluarkan World Business Council for Sustainable Development (2000) dapat dijadikan panduan. WBCSD menyatakan: The commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employess, their families, the local community and society at large to improve their quality of life.

Dari pengertian tersebut, jelas CSR tidak hanya dalam lingkup sumbangan/ donasi yang bersifat charity. Lebih dari itu pelaksanaan CSR pun menuju beyond compliance terhadap semua peraturan yang ada.

Dalam pelaksanaannya, sangat aneh bila CSR kemudian diatur dalam Permendagri yang jelas-jelas ingin mengatur pelaksanaan CSR apalagi sampai melakukan seleksi setiap proposal program CSR.

Isu global tentang CSR kini tengah menunjukan kearah tata kelola yang sesuai dengan standar-standar CSR seperti telah adanya guidance tentang pelaporan CSR / sustainability reporting yaitu Global Reporting Initiative (GRI), draft ISO 26000 yang menjadi panduan dalam pelaksanaan CSR. Apalagi bila telah diberlakukannya sosial audit kelak.

Terkait dengan standar-standar tersebut, tentu kurang tepat mengatur teknis pelaksanaan bahkan pengawasan pelaksanaannya oleh forum yang diatur pemerintah….

Blog

Itulah isi awal halaman pembuka dari situs www.srimulyani.net yang diluncurkan akhir September lalu (30/9) di Jakarta. Situs tersebut dipelopori Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan beberapa tokoh nasional seperti Rahman Tolleng, Bagus Takwin, Rocky Gerung, Rosiana Silalahi, Wimar Witoelar, dan Todung Mulya Lubis.  Kehadiran situs yang mengkampanyekan etika publik itu menimbulkan banyak pertanyaan khususnya tentang sosok yang menjadi daya tariknya, yaitu Sri Mulyani Indrawati (SMI) mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat Managing Director Bank Dunia.

Situs tersebut seolah menandakan kembalinya SMI di tanah air setelah kepergiannya ke Bank Dunia sebagai ‘pesakitan’ akibat permasalahan yang membelitnya bersama Boediono Wakil Presiden dalam kasus Bank Century. Walaupun situs tersebut tidak terkait secara langsung terhadap pribadi SMI, namun publik dan pencitraan yang dibangun situs tersebut tidak bisa dilepaskan dari sosok SMI.

Mengusung etika publik sebagai ide dari pemikiran-pemikiran yang akan dihadirkan dalam situs tersebut tentu saja mempertajam positioning SMI di mata masyarakat Indonesia khususnya di ranah politik yang telah ‘mengorbankan’ dirinya. Situs tersebut saja membawa pesan khusus sebagaimana ditulis dalam halaman pembukanya.

Mengawali dengan pernyataan “Indonesia sedang menuju ke arah politik yang berbahaya.” Kalimat tersebut bisa saja memberikan isyarat bahwa SMI merupakan ‘korban’ dari  keragu-raguan kepemimpinan politik. Proses politik tersebut kemudian ‘memaksa’ SMI untuk meninggalkan tanah air.

Sebelum bertugas di Bank Dunia, SMI sempat memberikan Kuliah Umum dengan tema Kebijakan Publik dan Etika Publik (18/5) yang diselenggarakan oleh P2D. Pemikiran SMI tentang etika publik kemudian menjadi pembicaraan yang  menjelma   dan terwadahi dalam situs srimulyani.net tersebut.

Penekanan dalam pengantar situs tersebut menguatkan pemikiran SMI dan etika publik. Dalam situs tersebut dinyatakan bahwa “etika publik adalah tatakrama sebuah Republik. Ia tidak memerlukan pengaturan oleh hukum. Etika Publik adalah energi yang mengaktifkan warga negara bekerja memelihara kesetaraan politik, menghormati kemajemukan individu, dan mengutamakan keadilan sosial.”

Apa yang dinyatakan dalam sebuah pemikiran tentang etika publik tersebut tentu relevan dengan permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Ditengah turunnya solidaritas warga negara yang dapat dilihat peristiwa-peristiwa seperti tawuran antarwarga, kekerasan mengatasnamakan agama bahkan etnis, etika publik perlu mendapat perhatian serius khususnya bagi penyelenggara negara ini.

Selain ditujukan bagi warga negara, etika publik pun pantas ditujukan bagi para penyelenggara dan pemimpin bangsa ini. Situs tersebut seolah mengingatkan kita bahwa pengelolaan negara ini telah bergeser dan menjauh dari etika publik.

Praktek korupsi di berbagai institusi misalnya. Kondisi ini telah menyita pemikiran para penyelenggara negara bahkan menjadi komoditas politik dalam tawar menawar kepentingan. Hasilnya, kepentingan masyarakat pun tidak mendapat porsi yang layak bahkan solusi komprehensif dari penyelenggara negara pun sulit ditemukan.

Para penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif terlalu sibuk mengurusi permasalahan yang sarat dengan kepentingan politik. Hal ini terjadi karena tidak adanya etika publik dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan. Penulis berkeyakinan, penyelenggaraan negara  inilah kemudian yang berusaha ‘dikritisi’ dalam situs tersebut. Sekaligus mengkampanyekan pemikiran etika publik beserta sosok SMI.

Capres 2014

Hadirnya slogan  I’ll be back menimbulkan banyak persepsi di kalangan para pengamat dan masyarakat. Banyak kalangan kemudian mempersepsikan hadirnya situs srimulyani.net merupakan langkah awal untuk melanggengkan langkah SMI menuju RI-1 pada 2014 mendatang.

Persepsi tersebut sangat memungkinkan mengingat kapasitas SMI tidak diragukan lagi. Memperkuat pencitraan melalui kampanye etika publik pun bisa dilakukan sebagai upaya pendidikan politik kepada masyarakat.

Slogan I’ll be back sekaligus pesan bahwa suatu saat SMI akan kembali, dalam konteks ini tentu saja dalam perpolitikan nasional sebagai penyelenggara negara. Kendati saat peluncuran situs srimulyani.net ditegaskan bahwa situs tersebut bukan milik SMI secara pribadi, namun situs itu justru menarik karena membawa sosok SMI dengan etika publiknya.

Dengan demikian persepsi pencapresan SMI pada 2014 pun tidak bisa dielakan dari pandangan publik khususnya di ranah politik apalagi lawan politik SMI. Dan pencitraan SMI pun kini dimulai.. kita bisa lihat seperti apa progressnya.