MDGs dan Upaya Pencapaiannya
Written by editor in chief // 11 November, 2011 // Artikel, Manajamen // 2 Comments // Visited 374 times, 7 so far today
Sasaran Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) menjadi perhatian dari setiap negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan. MDGs menetapkan delapan butir tujuan yang disepakati oleh kepala negara dan perwakilan dari 189 negara yang dimulai September 2000 lalu. Butir-butir kepakatan tersebut antara lain:
Tujuan ke-1: Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan
Tujuan ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Tujuan ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak
Tujuan ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Tujuan ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya
Tujuan ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan
Tujuan ke-8: Mengembangkan Kemitraan dalam Pembangunan
Indonesia pun telah menetapkan beberapa indikator dan target capaian untuk mensukseskan MDGs tersebut. Salah satu isu yang masih terus dihadapi adalah kemiskinan masyarakat Indonesia ditengah pembangunan yang gencar dilakukan. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 persen (27,2 juta orang miskin), pada 2008, angka kemiskinan nasional adalah 15,4%, atau terdapat hampir 35 juta penduduk
miskin. Selanjutnya pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 persen (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin atau 13,33 persen (Kompas, 20 September 2010).
Bila dilihat ambang batas tersebut, sampai 2010, kemiskinan turun tidak lebih dari 1 persen. Pencapaian tersebut tidak begitu signifikan kendati mengalami trend penurunan. Hal ini belum cukup membuat kita optimis bila target yang hendak dicapai pada tahun 2015 (empat tahun kedepan) telah dipatok pada angka 7,5 persen berdasarkan setengah dari angka kemiskinan tahun 1990 yaitu 15,1 persen.
Menurut data BPS per Maret 2011, jumlah orang miskin sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2010 yaitu sebesar 13,33 persen, maka terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 1 juta orang. Harapannya, setiap tahun terjadi penurunan bukan sebatas angka-angka fantantis yang disajikan, namun implementasi di daerah-daerah dan pembangunan nyata sektor riil di masyarakat.
Target 2015 untuk mencapai 7,5 persen orang miskin atau bahkan mencapai masyarakat yang sejahtera tentu bukan perkara mudah. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dalam program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada Mei 2011 lalu.
MP3EI dikembangkan melalui delapan program utama, antara lain: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Lantas, apakah melalui program yang direncanakan mampu mengundang investasi senilai Rp 4.000 triliun tersebut mampu bersinergi untuk mengentaskan atau minimal menurukan kemiskinan sebagaimana target MDGs di Indonesia?
2 Comments on "MDGs dan Upaya Pencapaiannya"
MDGs hanya retorika belaka, di Indonesia masih banyak yang miskin. program pro poor pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Masih perlu kerja keras…
MDGs di Indonesia masih banyak tantangannya. Misalnya saja kesehatan.
Tulisan ini mengambarkannya:
=======================================================
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=290981
Target MDGs Jauh dari Harapan?
Oleh Misriadi
Senin, 14 November 2011
Tahun ini, tujuan Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) telah memasuki tahun ke-11. Ini berarti tenggat MDGs tinggal tersisa empat tahun lagi. Kemampuan Indonesia untuk merealisasikan target MDGs pun sangat diragukan. Sejumlah kalangan secara terang-terangan menyatakan Indonesia tak mungkin mencapai 8 target MDGs. Data menunjukkan, hingga sebelas tahun MDGs dicanangkan, pencapaian Indonesia atas sejumlah target masih sangat lambat bahkan cenderung mundur pada target tertentu.
Sebagai contoh, kasus kematian ibu dalam proses melahirkan masih tertinggi di Asia. Demikian pula dengan capaian MDGs dalam hal pencegahan penyebaran HIV/AIDS belum menunjukkan hasil berarti. Alih-alih mencegah, kian tahun jumlah penderita HIV/AIDS justru terus meningkat.
Kemiskinan dan kelaparan sebagai penderitaan tertua terus menjadi mimpi buruk bagi bangsa ini. Jumlah penduduk miskin di negeri ini tak bergeser dari angka puluhan juta. Kelaparan pun masih nyata di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Belum lagi, soal pelestarian lingkungan hidup yang tak kalah parahnya. Saat ini hanya 47,73% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air layak minum dan hanya 51,19% (akses sanitasi layak).
MDGs merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT Milenium PBB, September 2000 dengan penandatanganan Deklarasi MDGs. Ketika MDGs dikampanyekan sebagai jalan untuk menghapuskan kelaparan dan kemiskinan penduduk dunia, maka di posisi setengah perjalanan program ini, beberapa target yang disepakati bersama dalam deklarasi MDGs hampir keseluruhan jauh dari harapan. Dalam Laporan Tahunan Pembangunan Manusia (Human Development Report) bertajuk Beyond Scarcity: Power, Poverty, and the Global Water Crisis, posisi Indonesia kian anjlok.
Kemerosotan kualitas hidup manusia Indonesia juga ditunjukkan dalam laporan regional pencapaian MDGs Asia Pacific oleh ADB-UNDP-UNESCAP. Indonesia ditempatkan pada peringkat terburuk negara-negara yang terancam gagal mencapai target MDGs tahun 2015 bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina.
Klaim pemerintah bahwa pencapaian MDGs sudah on the track hanya mengacu pada angka statistik. Di sisi lain, perspektif pemerintah dalam pencapaian MDGs sebatas proyek dan tidak berbasis perspektif pembangunan. Bahkan Wakil Presiden sendiri pernah mengungkapkan berat dalam pencapaian MDGs, terutama di bidang kesehatan dan lingkungan. Fakta memang menunjukkan angka kematian ibu melahirkan masih tinggi yaitu 228 kematian per 100.000 kelahiran. Sulit mencapai angka 102 kematian per 100.000 kelahiran.
Di sektor lingkungan hidup, dalam satu menit per harinya, Indonesia kehilangan luas hutan 12 kali lapangan sepak bola. Tingkat keteraksesan sanitasi dan air bersih rakyat pun sangat kurang. Tidak sampai separo orang Indonesia bisa menikmati air minum bersih (perpipaan) berdasarkan kategori MDGs.
Alasan keterbatasan anggaran dari APBN dalam upaya pencapaian delapan tujuan MDGs tidak masuk akal. Perspektif MDGs sebatas proyek dari luar negerilah yang membuat pemerintah seakan terus mengeluh keterbatasan anggaran. Dalam APBN, jelas mata anggaran yang terkait dengan MDGs seperti di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan. Sayangnya, APBN untuk sektor-sektor itu tidak dijadikan mainstream. Hanya terkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan.
Paramater kemiskinan di Indonesia juga tidak lagi relevan. Acuan Badan Pusat Statistik hanya pendapatan 1,24 dolar AS per hari. Ukuran pendapatan tidak cukup dijadikan parameter kemiskinan. Indikator lain seperti keteraksesan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan lingkungan bersih juga harus dibuat. Pemerintah didesak untuk menjadikan APBN sebagai alat untuk percepatan MGDs yang konkret.
Di bidang pendidikan ketika diklaim angka usia sekolah pendidikan dasar mencapai 95%, sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat keaksaraan. Pencapaian janganlah sekadar kuantitas tapi harus fokus pada kualitas.
Pemerintah sudah terlambat dalam upaya pencapaian MDGs? Untuk mencapainya, perlu program yang sistematis dan komprehensif serta melibatkan banyak sektor. Indonesia diragukan bisa mencapai MDGs mengingat layanan kesehatan di daerah terpencil masih sangat terbatas, dan lilitan kemiskinan sangat mempengaruhi. Layanan kesehatan reproduksi pun baru mulai bergerak, sehingga sudah terlambat untuk mengejar target tersebut.
Keraguan pencapaian target MDGs, terutama karena inisiatif yang dibangun oleh negara maju bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya. Di samping itu, proyek MDGs menggunakan pendekatan top down yang melupakan akar dari ketidakadilan yang sebenarnya. Hampir semua negara miskin di dunia adalah bekas jajahan yang kekayaan alamnya pernah dihisap habis-habisan oleh negara penjajah hingga negara induk berjaya dan negara bekas jajahan tertinggal.
Belum lagi, institusi Bretton Wood seperti World Bank dan IMF juga merupakan penyumbang terbesar terjadinya ketimpangan antara negara maju dan negara miskin. Utang yang dikucurkan oleh lembaga multilateral semakin memperpuruk dalam jerat utang (debt trap) negara miskin. Dari setiap satu dolar hibah yang diberikan oleh lembaga multilateral ini, negara miskin harus mengembalikannya dua kali lipat berupa pembayaraan cicilan pokok dan bunga utang. Apalagi, resep generik IMF di negara pasiennya, semakin meruntuhkan sistem ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, masihkah percaya pada MDGs? ***
Penulis adalah peneliti di Lembaga Studi Harmoni Indonesia,
alumnus National University Filipina.