”Green Tourism” adalah Pilihan

TAJUK RENCANA – Bali Post 17 Juni 2010

SEJATINYA, wacana green tourism atau yang dulu dikenal dengan ekowisata atau wisata yang berbasis lingkungan sudah terdengar gemanya sejak era awal 1990-an. Namun sejatinya pula, persoalan ini tumbuh dan berkembang sejak benih pariwisata itu tumbuh di Bali. Bukan lagi pada tataran konsep, namun sudah pada tahapan implementasi. Malah sudah jauh lebih mendasar bahwa sebenarnya pariwisata di Bali yang ada saat ini adalah pariwisata kerakyatan atau pariwisata yang berbasiskan masyarakat (community based tourism).

Jauh sudah mengakar ketika para pakar sudah mulai memikirkan dan kemudian bersuara lantang soal pariwisata kerakyatan serta green tourism. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana saja. Kembali pada filosofi manusia Bali itu sendiri yang mementingkan tiga hubungan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya (palemahan). Inilah yang dinamakan Tri Hita Karana, tiga penyebab kebahagiaan.

Pada mulanya, pembangunan di Bali tidak hanya pariwisata didasarkan atas ketiga hal mendasar ini. Namun pergeseran budaya akibat berbagai kepentingan dan semakin ”majunya” masyarakat Bali, kemudian muncul sikap-sikap permisif yang makin menjauhkan dirinya dari konsep local genius masyarakat Bali itu sendiri.

Yang mungkin menjadi tanda tanya besar adalah pemakaian terminologi ”menjauhkan” itu sendiri. Apakah benar masyarakat Bali menjauhkan diri atau justru dijauhkan oleh kerangka dasar pemikiran adiluhung itu sendiri? Jawabannya tentu sangat bisa diperdebatkan. Namun, menilik fakta serta data yang ada saat ini, barangkali ada semacam pergulatan kepentingan di dalamnya. Pertemalian kepentingan antara sebagian masyarakat Bali sendiri dengan kepentingan pusat. Akhirnya, bisa dikerucutkan dengan makin menguatnya kepentingan ekonomi, sehingga fondasi Tri Hita Karana itu makin dikeroposkan. Ibarat jaring, sengaja dibuat lubang-lubang agar ikan-ikan dengan sangat leluasa keluar-masuk.

Celakanya, persekongkolan ini tidak hanya terjadi di tataran oknum birokrat tetapi juga sudah merambah oknum perangkat adat. Apa yang terjadi kemudian? Sudah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri, bahwa beginilah Bali sekarang. Pulau yang kecil ini sangat sarat dengan masalah-masalah sosial, alam serta budaya. Tidak usah disebut, kita dan para wisatawan sendiri, yang benar-benar peduli tentang Bali sangat merasakan perubahan mendasar ini.

Ekowisata sebenarnya sebuah pilihan yang bisa dikawankan dengan iktikad, komitmen serta integritas masyarakat Bali serta manusia Bali secara luas. Namun dalam konteks ini, tidak berlebihan kalau kita mengharapkan pengambil kebijakan bisa secara tegas menghasilkan keputusan mengikat untuk kepentingan Bali ke depan. Begitu juga masyarakat Bali itu sendiri. Jangan lagi terjebak oleh kepentingan sesaat sehingga sebenarnya hanya ibarat menggali kuburan sendiri.

Pada awal 1990-an pun muncul dua kutub wacana yakni antara quality tourism atau mass tourism. Yang menang siapa? Bisa kita lihat sekarang. Tidak usah ada analisis njelimet. Kita lihat saja faktanya sekarang. Banyak fasilitas pariwisata dibangun, banyak kabupaten berlomba-lomba membangun hotel, restoran dan sebagainya. Tetapi hasil kongkretnya untuk kesejahteraan masyarakat mana?

Saat ini saja, usulan membangun bandara baru, hotel baru, jalan layang baru tidak pernah pudar. Ujung-ujungnya hanya melihat uang. Namun, pernahkah dipikirkan dampaknya kelak. Mungkin pernah, tetapi si perancang ini mungkin berpikir bahwa saat bencana itu terjadi maka dia toh sudah mati.

Maka, mari kita ingat lagi petitih usang ini. Bali yang kita terima saat ini, bukan untuk kita miliki, bukan pula untuk kita rusak. Bali ini hanya titipan nenek moyang, untuk para anak-cucu kita kelak.