wayan sudane

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang melayani rakyatnya dengan baik pula. Inilah kondisi yang seharusnya terjadi. Pemerintah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan tentu kesejahteraanya. Namun apa yang ada hari ini, tidaklah seideal teori dibuku-buku maupun program pemerintah. Tidak berjalan seperti seharusnya yang diindikasikan masih banyaknya masyarakat yang miskin, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan masih banyak lagi. Adakah yang salah dengan sistem pengelolaannya? Tampaknya sistem yang ada selalu memberikan peluang untuk tidak melaksanakan rencana ideal yang telah disusun.

Akhir-akhir ini, seperti banyak diberitakan media, Departemen Keuangan telah melaksanakan reformasi birokrasi. Al hasil yang membuat iri pegawai di lingkungan pemerintah adalah naiknya gaji pegawai di Departemen Keuangan. Ya, itu adalah salah satu hasil yang diperoleh. Namun reformasi birokasi bukan hanya mengurus soal kenaikan gaji. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mengatur tatanan organisasi sehingga berjalan efektif dan efisien.

Banyak yang harus dibenahi seperti standar pelayanan publik, prosedur kerja, hingga kepada ukuran keberhasilan dari pekerjaan tersebut. Kini memang banyak ditemui pelayanan yang tidak memuaskan masyarakat. Susahnya birokrasi di pemerintah daerah misalnya, terkadang berimbas pada malasnya masyarakat untuk berhadapan dengan pemerintah. Sebut saja untuk membayar pajak kendaraan, atau mengurus perizinan. Belum lagi banyaknya oknum-oknum sebagai calo. Tentu ini membuat masyarakat alergi dengan pemerintah.

Lantas dengan adanya reformasi birokrasi apakah menjamin adanya perbaikan? Hhhmmm, minimal telah terbentuk sistem baru yang lebih transparan, efisien, dan pelayanan cepat. Dengan demikian pelayanan publik pemerintah lebih baik lagi. Bukan hanya slogan manis yang ada pada visi dan misi organisasi. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kapan ini benar-benar bisa kita mulai?